3 Sertifikasi ISO untuk Pemerintahan, Ini Bagian yang Terpenting

sertifikasi iso pemerintahan

Sertifikasi ISO pemerintahan bisa menjadi upaya peningkatan kinerja dan kualitas lembaga. Standar yang tepat membuat lembaga dan perangkat pemerintah bisa bekerja secara lebih optimal dan memenuhi standardisasi yang telah ditentukan.

Tentunya setiap bagian membutuhkan jenis sertifikasi ISO yang berbeda-beda menyesuaikan dengan bagiannya. Namun, ada beberapa standar yang cukup fleksibel dapat diterapkan untuk berbagai bagian contohnya seperti ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Standar yang diklaim sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi dan penyuapan yang bisa terjadi di lingkungan internal pemerintahan. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkapnya kami sudah siapkan apa saja sertifikasi ISO yang relevan untuk pemerintahan.

3 Sertifikasi ISO untuk Pemerintahan, Tingkatkan Kinerja dan Produktivitas Lembaga

Ada beberapa standar ISO yang menurut kami paling relevan untuk perangkat pemerintahan termasuk menteri dan jajarannya. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing sertifikasinya.

1. ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dimulai dari sertifikasi ISO 37001 upaya untuk mencegah risiko penyuapan dan korupsi yang bisa merusak sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan perangkat pemerintahan.

Dengan adanya penerapan ISO 37001, maka setiap bagian internal telah berkomitmen dan siap menerima konsekuensi apabila ditemukan adanya indikasi penyuapan.

SMAP menjadi salah satu standar yang perlu ditekankan, karena masalah mengenai korupsi tampaknya sulit sekali untuk diberantas.

Tanpa adanya pemahaman yang baik untuk melakukan upaya pencegahan, maka akan mustahil untuk memberantas budaya buruk seperti ini.

Jasa ISO 37001 mengarahkan lembaga pemerintahan dan perangkat kementerian untuk bersikap tegas dan siap untuk menerapkan teknis anti penyuapan. Beberapa di antaranya dengan teknik:

  • Whistle blowing, pelaporan terintegrasi dan terencana mendeteksi lebih dini tanda-tanda penyuapan yang terjadi di sisi internal
  • Prinsip no bribery, penerapan untuk mencegah segala bentuk kasus suap dan pemerasan
  • Meningkatkan awareness, menjelaskan kepada pihak internal mengenai pentingnya SMAP dan juga manfaat yang bisa diperoleh apabila mampu menerapkannya secara efektif
  • Prinsip no kickback, melarang pemberian komisi tanda terima kasih dalam bentuk uang atau barang untuk mengerjakan hal tertentu untuk tujuan tertentu

Beberapa perangkat pemerintah yang terlihat sudah bersertifikat ISO 37001 seperti Kementerian PUPR, Kominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan masih banyak lagi.

Karena lingkupnya yang fleksibel membuat sertifikat ISO 37001 dapat diterapkan di berbagai sektor pemerintahan.

2. ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu dan Kualitas

Selanjutnya, ada ISO 9001 standar ISO yang masih menduduki sebagai sertifikasi terpopuler dan banyak dipilih di Indonesia. Standar manajemen mutu bahkan sudah diklaim sebagai landasan awal sebelum mengurus sertifikasi ISO lainnya.

Di lingkup pemerintahan keberadaan ISO 9001 bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kinerja dari para tim internal kementerian dan lembaga pemerintah. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih efektif dan tepat, serta terus memberikan kontribusi yang baik terhadap kemajuan negara.

Ada beberapa poin penting ISO pemerintahan dan lembaga, berikut ini beberapa di antaranya:

  • Membangun awareness, membantu tim internal dan staff terkait untuk mendalami ISO mulai dari materi umum, manfaat, dan dampak dari penerapan standar tersebut.
  • Evaluasi kinerja, bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui kualitas kerja dari lembaga dan perangkat pemerintahan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Proses ini dilakukan secara berkala.
  • Perbaikan regulasi, apabila terdapat ketentuan yang sekiranya belum tepat maka perlu adanya perbaikan dan penyesuaian.
  • Meningkatkan kredibilitas, menumbuhkan citra positif dan juga membuat kredibilitas lembaga dan perangkat pemerintahan menjadi lebih baik di tengah masyarakat

Baca juga: Sertifikat ISO 9001 Pengertian, Manfaat, Hingga Pengurusan

3. ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Terakhir, ada ISO pemerintahan untuk ISMS (Information Safety Management System) yang secara spesifik dibutuhkan untuk lembaga pemerintahan yang bekerja di sistem digitalisasi seperti Kominfo dan bagian lainnya yang pengelolaan data-data penting.

Penerapan ISO 27001 bertujuan untuk mengurangi risiko peretasan dan pencurian data baik dari sisi internal atau eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya antara lain:

  • Meningkatkan cyber security, sistem keamanan siber akan ditingkatkan sesuai dengan pedoman ISO 27001.
  • Meningkatkan pemahaman internal, membantu setiap bagian dalam sektor pemerintahan agar lebih mengerti apa saja pentingnya ISO keamanan informasi beserta bagian lainnya untuk menunjang awareness.
  • Memperbarui regulasi, mengubah aturan yang sudah usang dan kurang relevan serta melengkapi persyaratan dari sisi kebutuhan fasilitas penunjang keamanan sistem keamanan informasi dan data.

Baiklah demikian penjelasan mengenai sertifikasi ISO untuk lembaga dan perangkat pemerintahan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, apabila Anda membutuhkan bantuan untuk bisa memperoleh sertifikasi ISO di atas silahkan hubungi Jasaiso.id.

Kami siap memberikan layanan jasa pengurusan ISO pemerintahan dengan profesional dan layanan yang diprioritaskan khusus untuk Anda.